Kapan korupsi hilang di bumi Indonesia?

Geram, marah, melihat berita hangat minggu ini. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini ditangkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi hari Selasa sekitar pukul 22.30 di rumahnya Rudi di Jl.Brawijaya VIII no.30 Jakarta Selatan yang menerima suap dari Deviardi pelatih golf pribadi Rudi yang jadi kurir dan Simon Gunawan Tanjaya dari perusahaan trading dan pengelolahan minyak mentah asal Singapura, Kernel Oil Pte.Ltd. Rudi menerima uang 400.000 dolas AS atau Rp 4,1 Milyar!!! Tidak itu saja, Deviardi atau Ardi yang mendatangi rumah Rudi sambil membawa uang suap menggunakan motor klasik BMW yang juga ikut diberikan kepada Rudi. KPK pun mengatakan bahwa Ardi selain sebagai perantara juga dikualifikasikan sebagai penerima suap karena KPK menemukan uang 200.000 dollar AS atau Rp 2 Milyar saat menggeledah rumahnya. Korupsi berjamaah? naga-naganya sih demikian.  KPK akan bergerak lebih cepat dan masuk ke dalam, menembus sekaligus menguak siapa dalang dari semua korupsi yang terjadi di sektor Migas yang disinyalir sebesar Rp 153,9 trilun. Astaghifirlullah............ makanya urusan Bahan Bakar Minyak ga pernah beres. Rakyat yang selalu jadi korban kerakusan para koruptor di sektor migas. Mereka kerap mengatakan bahwa subsidi Pemerintah sangat tinggi untuk menekan harga BBM, kenyataannya? Bull shit, justru subsidi itu untuk membesarkan perut-perut rakus mereka yang tidak pernah kenyang. Enak aja rakyat disalahkan. Mereka lah yang tidak becus mengatur urusan minyak, mereka lah yang patut disalahkan.  Tidak ada yang salah dengan rakyat. Kalau pun rakyat terkesan boros menggunakan BBM, itu juga karena Pemerintah yang belum bisa memenuhi kebutuhan mereka akan transportasi masal yang nyaman dan lancar.  Tidak ada kesenjangan sosial atau penyimpangan penggunaan subsidi BBM. Yang ada adalah para pejabat korup yang membuat kesenjangan itu. Mereka yang mengatas-namakan penyimpangan penggunaan subsidi BBM yang menetapkan harga BBM naik. Alasannya disesuaikan dengan biaya produksi.  Tai kucing! bukan biaya produksi, tapi biaya korupsi!.

kami ga ngerti apa arti senyum bapak??

 Gimana ga marah rakyat Indonesia kalau wakil-nya di DPR korupsi, pejabat pemerintah-nya korupsi, pimpinan partai-nya korupsi, bahkan pegawai yang harusnya melayani rakyatnya (baca: Gayus) juga korupsi? mau dibawa kemana negara ini Pak Presiden?? Kalo kemaren kami sudah dibikin geram dengan Menteri Pertanian yang ga becus mengatur sembako dan daging sapi, sekarang kami kembali lagi dibikin marah oleh pejabat sektor Migas. Gila....sudah kronis sakitnya negara ini.

Cina saja yang negara komunis berani menerapkan hukuman mati bagi warganya yang ketahuan korupsi, kenapa Indonesia tidak bisa? Jawabannya simple, karena mereka juga korupsi. Makanya jangan mudah percaya kalo politisi, calon pimpinan daerah gembar-gembor bakal memberantas korupsi. Beberapa bukti di media kita bisa tahu kalo sebagian besar biaya kampanye mereka adalah hasil dari korupsi. Garbage in garbage out. Perut dan otak kalo isinya sampah, pasti yang keluar dari mulut-nya pun sampah!

Kapan Indonesia negeri kita tercinta ini terbebas dari korupsi? Indonesia itu negara besar, sumber daya alam berlimpah, penduduknya banyak, kekayaan budayanya paling banyak di dunia, artinya pasar ekonomi sangat baik, tidak semestinya kita kalah dengan negara kecil kayak Singapura, Malaysia, Brunai dll.  Kelakuan bejat pejabat korup negara ini yang membuat kita menderita. Kelakuan bejat pejabat korup negara ini yang membuat jumlah orang miskin semakin banyak. Kelakuan bejat pejabat korup negara ini yang membuat negeri tercinta Indonesia ini terluka, terpuruk, terhina dan tidak bermartabat. Makanya para pejabat negara dan para politisi yang kami hormat, stop retorika perbaikan negara ini. Kalo berita di media masih ada tentang pejabat korup, apa pun yang anda sampaikan tidak ada artinya.